Jumat, 19 Juli 2013

tentang Kepala Minahasa (M-P)

Area Benteng Minawanua Tondano. *)

MATULANDI, Kepala Balak Tondano-Touliang, tokoh perang Minahasa terkenal 1808-1809. Tidak tertangkap Belanda usai perang, setelah lari dan bersembunyi di Kakas. Ketika Inggris berkuasa, menjabat ulang Kepala Balak Tondano (Touliang) selama 2 tahun. Versi lain di tahun 1817 diangkat kembali jadi Kepala Balak Tondano-Touliang mengganti Jacob Supit hingga 1829. Sedang versi lain lagi, ia menjabat wakil kepala balak di bawah Tewu sejak 1783, lalu kepala balak menggantikan Tewu yang sakit selang 1802 hingga 1820. Ia memimpin pemindahan dan pembangunan kota Tondano baru bersama-sama Mantilen Supit, sebagai peletak batu Panimbe, dan membangun kediamannya di Tounkuramber. Ia pula dipercayai yang meneken perjanjian dengan Residen Inggris Thomas Nelson 14 September 1810. Sebagai leluhur Dr.Sam Ratulangi, dihadiskan anak Dotu Rompas dengan Lumelei (cucu Erungan) dan adik dari Maniga (Manege) yang juga dikenal sebagai pemimpin-pemimpin Tondano-Touliang. Ia memperistri Tuminau, keturunan Singal. Putrinya bernama Maas dikawini pertama Moningkaling Tewu lalu kedua dengan Umpel Johanis Kawilarang. Putri lain bernama Sarah dikawini Maengkom, dan nenek Mariwu Maengkom.
MAWIKERE, Hukum Tombariri di Woloan (kini Tomohon). Waruganya di Katingolan, negeri tua Woloan bertarik 26 Mei 1779, bertulis Maweikere. Dikisahkan ketika meninggal tidak dikuburkan di situ, tapi di Tanawangko.
Waruga Hukum Mawikere di Woloan kini. *)
MOGOT, Kepala Balak Tondano-Toulimambot pertama setelah dibagi 2, ditaksirkan tahun 1750.
MOGOT, B., Disebut memangku jabatan Kepala Distrik Langowan bergelar Mayoor pada Desember 1899 dengan Hukum Kedua B.A.Pelenkahu.
MOGOT, Elias Pinontoan, (1798-22 Mei 1876). Hukum Besar Kepala Distrik Remboken bergelar Mayoor. Pada tanggal 26 Desember 1841 beli tanah Kalakeran Remboken di Manado seluas 11.138 m2 dari Thomas Landouw seharga f.1.000. Peristri Elisabeth Tewu, putri Moningkaling Tewu serta Maas Matulandi dan peroleh anak Nicolaas Mogot. Sebagai hukum kedua ditunjuk kemenakannya W.Endoh, lalu diganti anaknya Nicolaas E.Mogot yang kelak diangkat sebagai Kepala Distrik Langowan.
MOGOT, Everhardus ‘Gerardus’, (Remboken 15 Maret 1860-Langowan 6 Februari 1934). Pensiunan Hukum Besar. Menjabat Hukum Besar Langowan 1904-1911. Anak Mayoor Nicolaas E.Mogot dan Sophia Wenas. Kawin pertama dengan wanita Cina lalu dengan H.Frederika Tewu. Anaknya dari Frederika: Nelly Betsy (dikawini Mayor KNIL Alexander H.K.Kawilarang, ayah Alex Kawilarang); lalu Tilly, Nicolaas, Everhardus, Matulandi, Mien dan Dicky Mogot.
MOGOT, Everhardus H.B.‘No’(Emil), (Remboken 27 Oktober 1898-Makassar 4 November 1953). Pamongpraja. Pernah Hukum Kedua di Eris tahun  1933, lalu Hukum Kedua Langowan tahun 1942, merangkap jadi anggota Minahasa-Raad dari daerah pemilihan (kiesdistrict) Langowan sejak 1938-1942. Kemudian diangkat oleh pemerintah Jepang menjadi Hukum Besar (Gunco) Langowan hingga tahun 1944. Salah seorang pengurus dari Barisan Nasional Indonesia (BNI), duduk di Dewan Minahasa 1948 wakili BNI. Anak Everhardus Mogot dan H.Frederika Tewu. Kawin dengan Amelia Josephine Wenas (1911-2000).
MOGOT, Gerrit R., (Manado 10 Agustus 1849). Hukum Besar, tapi mundur dan ke Jawa setelah rencana pernikahannya dengan wanita Belanda Maria Augustina Wieling (kelahiran Jombang 1859) ditentang. Kawin di Mojokerto 15 Desember 1894, dan berpindah-pindah tempat serta bekerja di perkebunan gula. Lama tinggal di Jombang, memiliki 7 anak.
Mayoor Nicolaas E.Mogot. *)
MOGOT, Nicolaas E., Kepala Distrik Langowan, menjabat dari tahun 1891 menggantikan N.Pandeirot. Menjabat sampai tahun 1904, dan karena berjasa, dianugerahkan gelar kehormatan Mayoor. Sebelumnya diangkat ayahnya Elias P.Mogot yang menjabat Hukum Besar Remboken sebagai Hukum Kedua Remboken dengan menggeser W.Endoh. Miliki tanah seluas 126,6 hektar di Rumbia Langowan. Kawini Sofia Wenas, dan peroleh anak: Rinei, Nicolina, Elisabeth dan Everhardus.
MOGOT, Nicolaas ’Nico’ Frederik G., (Remboken 14 Januari 1896-Jakarta, 1945). Pamongpraja. Hukum Kedua Distrik Langowan, Hukum Besar Distrik Manado dan Hukum Besar Distrik Amurang. Tahun 1939 anggota Minahasa-Raad (saat Hukum Besar Amurang) serta Hukum Besar Distrik Ratahan-Ponosakan-Tonsawang. Saat di Ratahan, jadi penjabat Hukum Besar Tonsea selama 1 tahun ganti Hukum Besar Pelenkahu yang sakit. Tahun 1939 ke Jakarta, bersama B.W.Lapian jadi anggota Volksraad (Dewan Rakyat) hingga 1941. Terakhir menjadi Kepala Penjara Cipinang Jakarta. Meninggal dibunuh, dan jenasahnya dibawa dan dikuburkan di pemakaman keluarga Mogot di Langowan. Ia anak Everhardus Mogot, kawin dengan Wilhelmina Emilia Inkiriwang dan ayah Lilly, Hetty, Eddy, Mayoor Daan Mogot (pahlawan yang gugur di Lengkong), Fietje dan Tilly Mogot.
Nicolaas Frederik 'Nico' Mogot. *)
MOGOT, Wilem F.L., Pamongpraja tempo dulu. Diangkat Residen Manado sebagai Hukum Besar Kepala Distrik Kawangkoan tahun 1927 untuk sementara waktu menggantikan Gerrit Tambajong. Posisi tersebut dipegangnya hingga 1929 ketika ditunjuk menggantinya Carolus Waworuntu.
MOKALU, Dikisahkan seorang penghulu dari Sonder yang bertikai dengan penghulu Kawangkoan bernama Mangare, berakibat negeri-negeri Lana, Kiawa, Matani dan Sonder memisahkan diri dari Kawangkoan dibawah kepemimpinannya. Kemudian digantikan Pesik yang diangkat sebagai kepala balak tahun 1703.
MOKOAGOW, Dotu Kepala Pakasaan Tomohon setelah pembagian di Watu Pinawetengan, serta leluhur para kepala balak di Tomohon dan Sarongsong. Disebut juga Rori, dan asli orang Minahasa, sebagai anak Lumondong dan Rumesek serta bersaudara dengan Oso dan Tunelun. Mengawini Sumemba dan Maowey (Maurey). Dari Sumemba memperoleh anak Winuwus (dikawini Tamboto) dan kakek Lewlew (ayah Paat Kolano) serta Sumengkar (istri Lontoh Tuunan). Sedangkan dari Maowey peroleh anak bernama Pelealu. Sebuah versi menyebut ia identik dengan Mangangantung atau Mangantung.
MOMUAT, Oscar, Pamongpraja. Pernah Hukum Kedua Tombatu 1920-1924, Hukum Kedua Langowan 1926-1930 dan Hukum Kedua Tomohon 1930-1931. Anggota Minahasa-Raad 1924-1926.
Petrus Momuat 1905. *)
MOMUAT, Petrus Tingalou, Pamongpraja. Hukum Kedua Tombatu tahun 1905 lalu Hukum Kedua Ongkau Distrik Tompaso di tahun 1919 ketika duduk jadi anggota Minahasa-Raad dari Kiesdistrict Tompaso menjabat hingga tahun 1923. Kemudian sebagai Hukum Besar Tombatu. Anak dari Semuel Momuat.
MOMUAT, Semuel, Hukum Besar Tonsawang sekitar tahun 1890 menggantikan A.Kindangen.
MOMUAT, Wim ‘Bob’, Kepala Distrik Ratahan sejak 1941, dan di masa Jepang. Anggota Minahasa-Raad 1935-1942. Kemudian tahun 1945 Kepala Distrik Kawangkoan. Pernah Hukum Kedua antara lain di Langowan 1930-1933, Noord Manado (Manado Utara) sejak 1933, dan Kauditan 1938-1941. Tahun 1948 bestuurhoofd diperbantukan di Dewan Minahasa serta penasihat partai Hoofdenbond. Tahun 1953 ditugaskan dan jadi pejabat di Maluku.
MONGI, Kepala Balak Tombariri 1738-1750. Anak Supit Sahiri dari istri Woki Konda. Menggawini Linensunan, dan diganti adiknya Tinangon. Ibukota Tombariri dipindahkannya dari Katingolan (kini Woloan I Utara) ke Lolah (tua). Ada versi berkembang Tinangon justru sebagai ayah dari Mongi.
Jan Mongula. *)
MONGULA, Jan Piet, (Ranoketang Atas 11 Februari 1909). Birokrat dan politikus. Asal Ratahan. Pendidikan: Sekolah Rakyat jaman Belanda di Langowan, lalu di Batavia 1925-1928 sekolah Rechtshoogeschool. Kembali jadi Kepala Jaga di Ranoketang. Periode 1935-1942 anggota Minahasa-Raad dari Kiesdistrict Tonsawang. Anggota Komite Tenaga Rakyat (KTR) dari Distrik Ratahan. Juli-Agustus 1945 Hukum Kedua Tombatu, lalu Hukum Kedua Manado Utara sekaligus anggota Minahasa-Raad Mei 1946. Dalam Konperensi Malino (16–25 Juli 1946) wakili Minahasa sebagai peserta bersama-sama E.D.Dengah. Jadi salah seorang pimpinan Komite Ketatanegaraan Minahasa (KKM), dan penulis di Hoofdenbond, Persekutuan Kepala Distrik. Sebagai Kepala Daerah Minahasa (KDM) 15 Desember 1953-9 Juni 1954, lalu pejabat KDM dari 21 Juni 1965-12 April 1966 merangkap Ketua DPRD Minahasa. Sebelumnya juga ia pernah jadi Walikota Manado ke-7, 23 September 1958-1 Maret 1960. Tanggal 1 Agustus 1958 jadi Ketua Dewan Kurator Perguruan Tinggi Manado (PTM) yang kelak jadi Unsrat.
MONINGKA, Kepala Balak Tondano mengganti Zakarias Sangari Mamapekasa hingga tahun 1750 ketika balak Tondano dibagi 2, Toulimambot di bawah Mogot dan Touliang dibawah Wuisang. Dikisahkan sebagai anak Walewangko dan Palowulan, cucu Walao dan cicit Singal. Kawini Maamiru, berputra Maalangen.
MONINGKA, Kepala Balak Tondano-Touliang di tahun 1780. Disebut juga Moningkey, sebagai anak Maalangen dan Kasingka serta cucu Moningka. Kawin dengan Nenekan dan berputra Wuner.
MONONIMBAR, Pemimpin Tondano ditaksirkan pertengahan tahun 1500-an, dibawah Lonkia. Ikut mendirikan negeri Tondano di Minawanua, dan dikisahkan sebagai seorang panglima, memimpin pertempuran dengan orang Spanyol, bersama-sama Rakian. Dengan tipu muslihat, ia bersama Rakian tertangkap di sebelah barat Tondano, Tataaran sekarang dan dibunuh.
MONONUTU, Jan Hendrik, Pamongpraja. Tahun 1919 Hukum Kedua Manado, dipilih dari Kiesdistrict Manado sebagai anggota Minahasa-Raad hingga 1924. Belakangan di tahun 1950 sebagai Hukum Jaksa Manado.
MUMEK, Kepala Balak Kakas. Pada 20 April 1783 bersama-sama para Kepala Tondano (Touliang, Toulimambot) dan Remboken, menyurat pada Residen Manado Johannes Boot(h) untuk masuk Kristen. Kepala Kakas lain yang ikut bertanda adalah Rampengan. Mereka berjanji kalau melawan sumpah akan polote seperti senapan dan akan tikam dengan sagu-sagu.
MUNTU, Alexander Willem, Pamongpraja. Pernah menjabat Hukum Besar Kepala Distrik Toulour (Tondano).
NELWAN, Daniel, Kepala di Tonsea tahun 1778, telah beragama Kristen.
NGARE, Kepala Balak Bantik yang tahun 1817 jadi anggota Majelis Minahasa untuk memeriksa dan memutus perkara dibawah pimpinan Residen Manado T.P.A.Martheze. Menggantikan Urbanus Matheos.
OMPI, Drs. Boetje F., Pamongpraja. Pernah Hukum Kedua di Kauditan 1946, lalu referendaris diperbantukan Kepala Daerah Minahasa (KDM), serta 1955 mengajar di FKIP Unhas yang jadi IKIP dan kini Unima.
Mayoor Ompi. *)
OMPI, F.O., Pamongpraja keluaran Sekolah Raja (Hoofdenschool) Tondano. Pernah menjabat Hukum Kedua Kauditan 1928-1931, Kepala Distrik Amurang hingga 1935 lalu Kepala Distrik Manado 1935-1942. Mendapat gelar kehormatan Mayoor dari Belanda. Juga anggota Minahasa-Raad 1927-1942. Tahun 1946 sebagai salah seorang anggota pengurus Komite Ketatanegaraan Minahasa (KKM).
ONDANG, Lengkey, Mantan Kepala Distrik Tombasian.
OPATIJA, Gerrit, Hukum Kepala Balak Manado di tahun 1803 dan juga 1817, beragama Kristen. Tahun 1810 meneken perjanjian dengan Residen Inggris Thomas Nelson atas nama Balak Manado. Tahun 1817 tercatat menjadi anggota Majelis Minahasa (Land of Minahasaraad yang tahun 1889 jadi Landraad) untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara, dibawah pimpinan Residen T.P.A.Martheze.
PAAT, (Tomohon?-1725). Tokoh tritunggal Minahasa yang dijuluki Kolano. Tahun 1689 diangkat jadi perantara dengan Belanda bergelar Hukum Mayoor Kepala hingga 3 Februari 1722. Menjabat pula Kepala Balak Tomohon. Ia anak Lewlew dan Mananuner. Sebagai cucu Kepala Tomohon Tamboto, dan Lolong Kepala Ares. Bibinya Sumengkar dikawini Lontoh Tuunan. Kawini Ringkitan. Ia digantikan anaknya Manengkeimuri. Putrinya bernama Liwun adalah nenek Lontoh Tuunan (2), pahlawan perang di Tondano 1808.
PALAR, Salah seorang panglima dan pemimpin Tomohon di negeri lama Nimawanua (kini masuk Kelurahan Kolongan Tomohon Tengah) di akhir abad ke-19. Kawini Wuaimbene alias Wurimbene, putri Kepala Balak Tomohon Mayoor Manopo Supit, dan jadi ayah dari Ngantung Palar dan Tololiu Palar. Dikisahkan masih suka mengayau, dimana rumahnya berhiaskan banyak tengkorak. Waruganya berada di Nimawanua. 
Waruga Mayoor Ngantung Palar. *)
PALAR, Ngantung, (1776-1853), Kepala Distrik Tomohon bergelar Mayoor, keturunan Mangangantung (1) dan Tololiu Tua, anak Hukum Palar. Setelah diajak Kepala Distrik Sarongsong Mayoor Herman Carl Waworuntu, bersama keluarganya dibaptis Kristen oleh Pdt.Nicolaus Phillep Wilken tahun 1847. Sebelumnya bernama Mangangantung, dan menjabat Kumarua (Hukum Kedua) 1824-1835, lalu sebagai Kepala Distrik sejak 1835 hingga 1853. Tokoh yang memindahkan ‘kota’ Tomohon dari negeri lama di Nimawanua Kolongan ke lokasi sekarang, setelah terjadi gempabumi yang menghancurkannya 1845. Ia juga membangun Loji Tomohon untuk tempat peristirahatan tamu pejabat, yang kemudian dijadikan gedung gereja Protestan Tomohon pertama oleh Residen Manado Albert Jacques Frederik Jansen. Waruganya yang anjlok di Matani III Tomohon dipugar pertama masa Gubernur H.V.Worang. Digantikan oleh anaknya Roland Ngantung.
PALAR, Roland Ngantung, (1797-1862), Kepala Distrik Tomohon bergelar Mayoor 1853-1860. Anak Mayoor Ngantung Palar. Sebelum dibaptis Pendeta N.Ph.Wilken bernama Rondonuwu, dan dimasa ayahnya memangku jabatan Hukum Kedua 1835-1853. Ia sempat menjamu naturalis Inggris Alfred Russel Wallace tahun 1859. Posisinya sebagai kepala distrik digantikan oleh pamannya Lukas Wenas.
PALAR, Sondag, Kepala Sonder di Kiawa. Tahun 1829 berangkat ke Jawa memimpin Pasukan Tulungan asal Sonder, dengan pangkat Kapitein, dibawah Mayoor Tololiu Dotulong. Terkenal dengan sebutan sebagai Palar van Sonder. Dari kisah-kisah di Sonder, dialah bersama Mandagi dari Sarongsong yang memimpin pasukan yang melakukan penangkapan Pangeran Diponegoro 1830.
PALAR, Tololiu, (meninggal 1875), Tokoh berpengaruh di Tomohon pertengahan tahun 1800-an. Disebut Hukum Tua Matani pertama. Adik Mayoor Ngantung Palar. Waruganya dibongkar masa Gubernur Worang dari lokasi di Nimawanua ke dekat waruga kakaknya Ngantung Palar.
PALAR TAMBUWUN, Kepala Balak Sonder menjabat sejak 1809 mengganti kakaknya Walewangko. Mengundurkan diri karena sakit-sakitan tanggal 1 Junii 1824 digantikan cucu Walewangko, yakni Tololiu Dotulong.
PALEY, Petrus, Kepala Balak Bantik disebut di tahun 1850-an menggantikan Masoboy. Telah memeluk agama Kristen. Setelah meninggal diganti Salmon Mandagi.
PANDE-IROOT, Herling, Pamongpraja. Hukum Kedua lalu menjadi Hukum Besar Kepala Distrik di Pasan-Ratahan-Ponosakan 1919, ketika jadi anggota Minahasa-Raad dari kiesdistric tersebut, hingga tahun 1923. Tahun 1919 Pasan-Ratahan-Ponosakan disatukan dengan Distrik Tonsawang jadi Distrik Ratahan. Anak Nicholaas Pande-Iroot. Kawin dengan Saerang lalu kedua dengan Sabina Kumolontang, putri Jan Kumolontang, Hukum Tua Kojawas Langowan dan cucu Oscar Gerung Kumolontang. Anak tertuanya dari Sabina Paul (Po) kelak jadi Hukum Besar Tondano. Putrinya Roos dikawini Herman Jacob Wenas, dan Nicolina dikawini A.B.H.Waworuntu.
PANDE-IROOT, Marinus Z., Pamongpraja. Pernah Hukum Kedua Langowan tahun 1933.
PANDE-IROOT, Nicholaas, Kepala Langowan, anak Elias Pandeirot. Awali sebagai Klerk (jurutulis) Wolaang, lalu diangkat Residen Robert Scherius sebagai Klerk Kantor Distrik. Tahun 1861 diangkat Kontrolir J.G.F.Riedel sebagai Hukum Tua Walantakan. Naik sebagai Hukum Kedua Desember 1879, dan sejak Februari 1884 diangkat sebagai Hukum Besar Distrik Langowan hingga tahun 1891. Kawini A.Lalujan, dan ayah Herling Pande-Iroot. Diberi gelar kehormatan Mayoor.
PANDE-IROOT, Paul Po, Kepala Distrik (Gunco) Tondano di zaman Jepang, menggantikan Efraim Lumanauw, menjabat 1943 hingga 1 Mei 1945. Sebelumnya Hukum Kedua, antara lain di Langowan 1926-1930, Tanawangko, Amurang dan Tondano. Pernah anggota Minahasa-Raad 1931-1931-1934 dan 1938-1942. Anggota Komite Tenaga Rakyat (KTR) sejak awal 1945.
PANGALILA, (meninggal 1790), Hukum Kepala Balak Tondano-Toulimambot. Pada 20 April 1783 bersama-sama Hukum Sumondak (ada versi saudaranya) dari Tondano-Touliang serta kepala Remboken dan Kakas menyurati Residen Manado Johannes Boot(h) minta masuk Kristen. Membahasakan diri sebagai Hukum Tuwah. Mereka berjanji berkumpul di pantai Atep, dengan mengangkat sumpah kalau melawan akan polote seperti senapan dan ditikam dengan sagu-sagu. Kepala (Hukum) lain dari Toulimambot yang turut bertanda krois dengannya adalah: Kumumbing (Kuminbing), Supit, Rumagit, Palandi dan Emor. Hukum lain yang diduga dari Toulimambot (tapi tidak disebut asalnya) adalah: Sumampo, Sumendap, Lotulung, Wulur dan Rampas. Sedangkan kepala lain Toulimambot yang disebut ‘ada 5 parentah dalam Hukum Pangalila’ adalah: Wilar (disebut juga Hukum Tuwah), Senduk (Sendoh), Rantung, Tetengean, Mamait dan Koruwa. Ketika Tondano bergolak tahun 1790 ia jadi penentang Residen J.D.Schierstein, dan ditangkap Kompeni Belanda 28 Juli 1790. Meninggal di Benteng Amsterdam, diduga dibunuh. Dipercayai ia merupakan anak Moningka dan Tinoenouw, cucu Pangemanan dan Linensunan. Istrinya bernama Sangalian, dan keduanya memiliki putra dinamai Kambey Marten Pangalila yang memperistri Wilhelmensi Ratumbuysang).
PANGALILA, Jotham, Hukum Kedua Eris tahun 1915. Kawini Elisabeth Maas Walangitan. Putra David Pangalila dan Amelia Kawilarang serta cicit Pangalila. Ayah Wim Pangalila.
PANGAMO, L., Hukum Besar Klabat di-Bawah di Manado. Pada 10 Mei 1849 membeli tanah Kalakeran Klabat di-Bawah di Manado, seluas 21.345 m2 dari Ong Lap Ke seharga f.375. Ong Lap Ke sebelumnya membeli tahun 1827 dari van Delden.
PANGEMANAN, Kepala Tondano, dihadiskan memerintah sekitar tahun 1630 menggantikan Tewu. Sebuah versi, ia adalah anak Nelwan dan Simbo, cucu Wakulu Kawengian, serta sepupu Inelewan.
PANGEMANAN, Kepala Tomohon. Anak Lontoh Tuunan dengan Rungkew, dan disebut juga Pangemanan Lontoh. Ganti ayahnya sebagai Hukum di Kamasi. Kawini Tempun, keturunan Paat Kolano, serta istri kedua Tumete Liwun, putri Kepala Balak Sarongsong Mayoor Tamboto. Tumete Liwun kelak dibaptis Kristen bernama Maria Lontoh. Darinya Pangemanan beroleh putri bernama Elisabet Putih Lontoh yang diperistri Lukas Wenas, kelak Kepala Distrik Tomohon. 
PANGKEREGO, Kepala Balak Minahasa bergelar Hukum Mayoor di tahun 1728 dan juga dicatat namanya di tahun 1730 masa Residen Thomas Heymans ditulis Panterejo, bersama-sama dengan Hukum Mayoor Siwi (Soebij, Sibi?). Telah Kristen. Versi lain adalah Hukum Mayoor di Balak Kakaskasen.
PANGKEY, F., Jurubahasa. Ikut meneken kontrak 20 Januari 1829 antara Belanda dengan kepala balak Sonder, Tombasian dan Rumoong.
PANGKEY, Nusa, Tokoh Sonder, yang tahun 1829 berangkat ke Perang Diponegoro dalam pasukan Tulungan asal Walak Sonder. Peroleh pangkat Letnan Dua, dibawah komandan Kapitein Sondag Palar.
PANTOUW, Hukum di Balak Sarongsong (kini masuk Kecamatan Tomohon Selatan) di tahun 1808.
PARENGKUAN, Kepala Balak Kakaskasen tahun 1730.
PARENGKUAN, Alfreds, Mayoor Kepala Balak Kakaskasen. Putra sulung dan pengganti Mayoor Masairi Parengkuan tahun 1830.
PARENGKUAN, F., Kepala Kakaskasen. Awalnya tahun 1840 sebagai Hukum Kedua dibawah kakaknya H.Parengkuan, lalu menggantikannya di tahun 1850 sebagai kepala distrik.
PARENGKUAN, H., Kepala Distrik Kakaskasen di tahun 1840. Digantikan berturut-turut oleh tiga orang adiknya. Berturut-turut: F.Parengkuan, lalu W.L.Parengkuan dan P.F.Parengkuan.
PARENGKUAN, Mainalo Sangian, Kepala Balak Kakaskasen 1760-1790 bergelar Mayoor. Ada versi lain Mainalo identik dengan Mainalo Sahiri Parengkuan. Ia mengganti ayahnya bernama Siwi dengan menyingkirkan kakaknya bernama Palantung. Siwi sendiri menggantikan ayahnya Lumanauw, sementara Lumanauw yang memperistri Wawu Tambengi (Bulai) mengganti ayah tirinya Palantung.
PARENGKUAN, Masairi Sahiri, Kepala Balak Kakaskasen di Lota sejak 1800-1830. Ada sebut ia identik dengan Mainalo Sangian. Putra-putranya berturut-turut menggantikannya, dimulai dari Alfreds Parengkuan, H.Parengkuan, F.Parengkuan, W.L.Parengkuan, dan P.F.Parengkuan. Salah seorang istrinya bernama Wulantinenden dan seorang putrinya yang terkenal adalah Tamene.
PARENGKUAN, Paul Frederik, Kepala Distrik Kakaskasen hingga 1890, bergelar Mayoor. Sebelumnya sebagai Hukum Kedua dibawah kakaknya W.L.Parengkuan. Kemenakannya Ch.Parengkuan ditunjuk jadi Hukum Kedua dalam masa pemerintahannya. Tahun 1877 ikut memprotes domein verklaring bersama-sama para kepala distrik lainnya.
PARENGKUAN, Tamene, Putri Kepala Balak Kakaskasen Mainalo Parengkuan yang berwajah cantik. Tahun 1825 dikawini Kumarua (Hukum Kedua) lalu Kepala Balak Remboken Sumeru Mamahit. Kemudian jadi istri Kepala Distrik Ares Bastiaan Hubertus Lasut.
PARENGKUAN, W.L., Kepala Distrik Kakaskasen tahun 1860-an, menggantikan saudaranya F.Parengkuan. Dibawah kakaknya itu memangku posisi Hukum Kedua.
PARENGKUAN, Wilhelmina, Gadis cantik putri Mayoor Kakaskasen di Lota Paul Frederik Parengkuan yang direncanakan diculik para pekerja tambang emas di Kali, sehingga dikawinkan dengan Kopral Apolos Minggu (hidup 1818-23 Maret 1898), pengawal Tuanku Imam Bondjol asal Wakian Maluku. Wilhelmina masuk Islam, bernama Yunansi. Menurunkan Islam di Pineleng.
PARERA, Frans Benjamin, Hukum Kedua Tombariri, anak Mayoor Johanis Marcus Parera. Kawini putri Hukum Besar Jan Manoppo.
PARERA, Johan F., Kepala Tombariri. Menjabat Hukum Kedua dan tahun 1931-1938 menjadi anggota Minahasa-Raad dari kies-distrik Tombariri. Ia memulai pembangunan toko-toko pakasaan di Borgo Tanawangko dari uang sewa Pasar 9 Manado sebesar f.1.850. Juga mantan Hukum Tua Woloan. 
PARERA, Johannis Markus, (Tanawangko 15 Oktober 1823-Manado 14 Agustus 1896). Kepala Distrik Tombariri 1867-1896 yang memperoleh gelar Mayoor, menggantikan Samuel Andries, iparnya. Sebelumnya telah menjadi Hukum Kedua. Ia anak Johan Frederik Parera seorang tokoh Tombariri dengan Andriana ‘Ransina’ Andries. Empat kali kawin, yakni Barina Kaligis, Maria Lasut, Carolina Lang (dikawini 29 Maret 1865) dan Marthina Tambajong anak eks Mayoor Tompaso. Empat putrinya dikawini tokoh-tokoh pemerintahan di Minahasa. Albertina Parera dikawini Nicolaas Wakkary kelak Kepala Distrik Manado, Maria Adriana Parera dikawini Hellebrand Mamahit, Mayoor Kepala Distrik Kakas-Remboken, Amelia Theodora Parera dikawini Albert Lasut Waworuntu, Mayoor Kepala Distrik Sonder, serta Anna Louisa Parera dikawini Lambertus Alanus Warokka, Mayoor Kepala Distrik Kawangkoan.
PELE (PELLE, PELLEH). Tokoh Balak Kawangkoan, anak Warokka. Ia disebut juga sebagai Kepala Balak Kawangkoan memerintah 1802-1817, meski versi lain sekedar sebagai Kumarua. Di tahun 1808 masih sebagai Kumarua di wilayah seberang Ranoiapo (Kawangkoan Bawah kini masuk Amurang). Ayah dari Kawengian Warokka.
A.A.Pelealu. *)
PELEALU, Adolf Albert 'Ansye' (Jan), (Tondano 2 April 1930). Mantan birokrat senior. Walikota Manado ke-14 (23 Agustus 1975-23 Agustus 1985). Pernah Sekda Minahasa Maret 1963-22 November 1969, Pejabat Bupati Minahasa 5 November 1969-25 Juli 1970, lalu Kadit Pemerintahan Sulut, dan pada 30 Januari 1975 sebagai Pelaksana Harian Walikota Manado mewakili Pejabat yang juga Gubernur H.V.Worang. Pernah jadi siswa pejuang, tergabung dalam Korps Pelajar di tahun 1946. Tamat SMP Tondano 1949, SMA Tomohon 1952 dan Fakultas Hukum di Makassar dan sekolah ilmu kemasyarakatan. Jabatan mulanya sebagai Hukum Besar Toulour (Tondano) 1962-1963.
PELENKAHU, B.A., Pamongpraja tempo dulu. Pernah menjadi Hukum Kedua di Langowan 1899
PELENKAHU, Emil Evert Eugene, (23 Februari 1907-2 Maret 1951). Pamongpraja, pernah Hukum Kedua. Anak E.H.W.Pelenkahu.
Foto Jootje Umboh, Didi Sigar dan repro foto Bodewijn Talumewo.
PUSTAKA
Adrianus Kojongian Dkk.,’Ensiklopedia Tou Manado’.
Berbagai sumber literatur Minahasa.
Berbagai silsilah, slagbom keluarga keturunan penguasa Minahasa.

Pahlawan Bangsa Minahasa: Menumpas Perang Jawa (1825-1830) - Menangkap Pangeran Dipa Negara (Diponegoro) tanggal 28 Maret 1830


Baris atas: Majoor Tololiu H.W. Dotulong (Sonder), Kapitein Benjamin Th. Sigar/Tawalijn (Langowan), Kapitein Hendrik Werias Supit (Tondano)
Baris 2: Kubur T.H.W. Dotulong di Tounelet-Sonder, kubur B.Th. Sigar di Langowan, kubur H.W. Supit di Tondano-Toulimambot
Baris 3: Groot-Majoor Bintang T.H.W. Dotulong sebelum meninggal, T.H.W. Dotulong masih muda, kubur Luitenan Thomas Poluakan di Talikuran-Kawangkoan
Baris akhir: Sekelompok pejuang muslim yang dipecundangi orang Minahasa (dengan menangkap/mengalahkan kesaktian mereka oleh para PAHLAWAN NASIONAL BANGSA MINAHASA), namun akhirnya merekalah yang mempecundangi orang Minahasa (dengan menjadikan PAHLAWAN NASIONAL BANGSA INDONESIA); Pangeran Diponegoro/Dipa Negara, Kiay Modjo, Tuanku Imam Bonjol.

Majoor Bintang Tololiu Hermanus Wilhelm Dotulong
L: Kema, 12 Januari 1795
M: Sonder, 18 November 1888

Majoor Benjamin Thomas Sigar (Tawalijn Sigar)L: Langoan, 1790
M: Langowan, 1879

                                                          Majoor Hendrik Werias Supit
                                                          L: Tondano-Toulimambot, 1802
                                                          M: Tondano-Toulimambot, 1865

Empat Suku Bangsa Di Minahasa

Bangsa Minahasa terdiri dari 4 (empat) suku/etnis/sub-etnis besar sebagai etnis utama, yaitu : Tountemboan, Tombulu, Toulour/Tondano, dan Tonsea.
Obyek Wisata di Kota Tomohon - Sulawesi Utara
Obyek Wisata di Kota Tomohon – Sulawesi Utara
Kemudian bergabung suku-suku yang berdiam di selatan Minahasa seperti :  Tonsawang, Ratahan-Pasan (Pasan Wangko), dan Ponosakan.
Terakhir suku Bantik sebagai suku pendatang dari Sulawesi Tengah.
Pada saat ini, etnis Babontehu diterima sebagai suku/sub-etnis Minahasa bersama-sama dengan orang-orang Borgo.
Sub-etnis Tombulu berpusat di Tomohon yang mendiami daerah Kota Tomohon, Kecamatan Tombariri, Kecamatan Pineleng, dan Kecamatan Tombulu, Kecamatan Wori, Likupang Barat dan Kota Manado. Sub-etnis merupakan pakasaan Tombulu yang memiliki delapan walak, yaitu : Tomohon/Tou Muung, Sarongsong, Tombariri, Kakaskasen, Ares, Kalawat Atas, Kalawat Wawa (Klabat di Bawah) di Paniki, dan Likupang.
Sub-etnis Tountemboan berkedudukan di Minahasa bagian Selatan yang mendiami daerah Langowan, Tompaso, Kawangkoan, Sonder, Tareran, Tumpaan, Amurang, dan daerah di sepanjang kuala (sungai) Ranoyapo, yaitu di daerah Motoling, Kumelembuai, Ranoyapo, Tompaso Baru, Modoinding, Tenga, dan Sinonsayang. Suku ini berasal dari Pakasaan Tompakewa yang terdiri dari walak Tompaso, Langowan, Tombasian, Rumoong, Tongkimbut Atas atau Kawangkoan, dan Tongkimbut Bawah atau Sonder.
Sub-etnis Tondano atau Toulour, mendiami daerah sekeliling Danau Tondano sampai di pantai timur Minahasa (Tondano Pante), yaitu daerah Tondano, Kombi, Eris, Lembean Timur, Kakas, Remboken. Pakasaan Toulour terbagi atas dua Walak, yaitu Tondano Toulimambot di bagian barat dan Tondano Touliang di bagian barat.
Sub-etnis Tonsea, berada di Minahasa bagian Utara yang dahulu berada di bawah Walak Tonsea. Daerah suku ini meliputi daerah Airmadidi, Kauditan, Kema, Bitung, Tatelu, Talawaan, dan Likupang Timur.
Sub-etnis Tonsawang, berada di daerah Kecamatan Tombatu dan Touluaan. Leluhur dari puak ini datang dari pulau kecil Mayu dan Tafure di selat Maluku yang mendarat di Atep (Tondano Pante) kemudian beralih ke Tompaso kemudian beralih ke tempat sekarang. Mereka menyebut sub-etnisnya sebagai orang Toundano.
Sub-etnis Ratahan, berada di sekitar kota Ratahan. Sub-etnis Ratahan atau Pasan, atau Pasan-Ratahan atau disebut juga Bentenan. Sub-etnis Ratahan berada di kampung-kampung Ratahan/Tosuraya, Wioi, Wiau, Wongkai, Rasi, Molompar, Wawali, Minanga, dan Bentenan. Sedangkan sub-etnis Pasan berada di kampung Towuntu, Liwutung, Tolambukan, dan Watulinei.
Sub-etnis Ponosakan berada di Kecamatan Belang dan Kecamatan Ratatotok, yaitu di kampung Belang, Basaan, Ratatotok, dan Tumbak serta sebagian kampung Watuliney dan Tababo. Suku ini merupakan satu-satunya sub-etnis di Minahasa yang beragama Islam.
Sub-etnis Bantik berada di daerah sekitar Manado, yaitu di barat daya Manado seperti Malalayang dan Kalasei dan sebelah utara Manado seperti Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, Bailang, Molas, Meras serta Tanamon di kecamatan Sinonsayang Minahasa Selatan. Suku ini berlainan sekali bahasa, adat kebiasaan,  dan roman muka dari suku-suku lain di Minahasa. Suku ini berasal dari Sulawesi Tengah, kemudian bermukim di Bolaang Mongondow (Bolmong). Kemudian mereka datang di Minahasa sebagai tentara bantuan Bolmong untuk memerangi suku-suku Minahasa. Ketika tentara Bolmong dikalahkan di Maadon, Lilang (Kema) maka suku ini menetap di sekitar teluk Manado. 
Sub-etnis Babontehu berada di kepulauan sebelah barat laut Minahasa. Dahulu sub-etnis ini berada di bawah satu kerajaan tersendiri bernama Kerajaan Manado yang berpusat di pulau Manado Tua. Orang Babontehu terkenal sebagai pelaut yang ulung. Kepala mereka disebut Kolano (Raja). Karena dikalahkan Kerajaan Bolaang Mongondow, mereka terusir dari sana dan menetap di kepulauan Sangihe.
Ada juga beberapa kelompok kecil yang telah lama berasimilasi dengan orang Minahasa sehingga mereka dianggap sebagai bagian dari Minahasa.
Orang Borgo dulunya adalah serdadu sipil masa VOC dan Hindia Belanda, merupakan campuran orang Eropa, Afrika Selatan, Asia dan lain-lain dengan Minahasa.
Orang Jawa Tondano (Jaton) yang menetap di timur laut Tondano merupakan campuran dari bangsa Jawa pengikut Pangeran Diponegoro dan Kyai Modjo yang kawin dengan gadis-gadis Minahasa.

Perang Tondano (jilid 2)

Latar Belakang Ekonomi

Sumber makanan/logistik di Minahasa merupakan alasan untuk menjadikan sebagai daerah koloni. Di kemukakan oleh Prof Adolf Sinolungan,  bahwa kaitan antara sumber makanan beras dengan upaya Hindia Belanda Timur di Batavia dengan Gubernur Maluku yang seenaknya memasukkan Minahasa dalam Keresidenan Manado. Pada abad 16 perusahan-perusahan dagang Eropa Barat bersaing merebut perdagangan rempah-rempah di Maluku. Portugis, diikuti Spanyol, kemudian Inggeris (EIC), VOC. Mereka datang dengan Armada Dagang dalam pelayaran panjang dan lama, konsekuensi logis makanan atau kebutuhan logistik dianggap penting. Dalam upaya mencari makanan, mereka menemukan Malesung/nama tua Minahasa di mana pelabuhan Manado sebagai pusat perdagangan beras. Waktu itu benar-benar beras menjadi komoditi eksport yang di bawah dalam pelayaran armada dagang pergi pulang Maluku-Eropa Barat.

Perdagangan beras abad 17 bukan perdagangan antar sub-wilayah yang hanya dikuasai Belanda, tetapi antara armada Dagang Potugis dan Spanyol, kemudian antara VOC/Belanda dengan EIC Inggeris. VOC/dgn hak oktroi dipandang sebagai upaya pemerintah Kerajaan Belanda yang ingin menganti peran Spanyol yang kalah perang dengan pasukan Minahasa sehingga terusir dari Minahasa dalam Perang Tasikela 1643-1644. Semua langsun tak langsung terkait dgn persaingan barter beras dgn Malesung.

Beras amat diperlukan Armada Dagang dan juga prajurit-prajurit mereka di benteng-benteng lokal. Sebab itu VOC membujuk ukung-ukung merdeka di Malesung untuk bikin persekutuan dan persahabatan dengan Verbond 10 Januari 1679. Untuk memantapkan perdagangan/barter beras, VOC minta tanah untuk loji dan kantor dagang yang kemudian dijadikan benteng Fort Amsterdam di Manado. Lama-kelamaan muncul keinginan untuk memonopoli perdaganan beras di kawasan Minahasa, dibuatlah suatu kebijakan sepihak yakni  berusaha memutar balik makna perjanjian atau Verbond 10 Januari 1679 dengan Verdrag 10 September1699 menjadikan Malesung terjajah. Upaya ini berlanjut sampai upaya sepihak VOC membuat Verdrag 5 Agustus 1790 menetapkan Minahasa dlm status terjajah hanya mempertuan VOC/penjajah.

Terjadi perubahan di Eropa di mana Perancis jaman Napoleon menjajah Belanda. Waktu itu Perancis sedang bermusuhan dgn Inggeris. GG Daendels perlu 22.000 pemuda utk mempertahankan p Jawa (Jl Anyer - Panarukan), dan minta 2.000 pemuda dr walak-walak merdeka di Minahasa, berdasar asumsi Minahasa sjk Malesung dgn Verdrag 1699, dan Verdrag 1790 adalah jajahan VOC/dgn hak oktroi jajahan Belanda Verdrag itu yg erat terkait dgn barter beras, meniadakan Verbond 10 Januari 1679.

Upaya merekrut pemuda Minahasa sesuai perintah diktator Daendels juga hendak dipaksakan Residen Manado C.Ch.Predigger. Ini membangkitkan perlawanan suku Tondano didukung walak-walak merdeka di Minahasa yg menyebabkan Perlawanan rakyat Minahasa di Tondano yang dikenal sebagai Perang Tondano.

Tentang tanah Minahasa yang subur itu disadari Belanda setelah lepas dari penguasaan kaisar Perancis atas negerinya, yg juga teralami setelah Perang Kemerdekaan abad 19 di Nusantara yg dimulai di Tondano dalam puncak Perang Tondano pada 1808-1809.

Kas negeri Belanda, kosong, lalu mencari sumber memperbaiki perekonomiannya di tanah jajahan. Waktu itu spices seperti cengkih tak populer lagi seperti abad pertengan pasca Perang Salib. Komoditi kopi di cari dan amat laku di pasar global. Ternyata di Remboken kopi tumbuh bagus dan buahnya bermutu. Ini menunjuk tanah Minahasa subur, karena memang top soilnya endapan vulkanis kaya mineral, cocok dgn tanaman kopi. Aroma, mutu dan rasa kopi Minahasa bagus. Maka kopi ditanam massal hampir di seluruh Minahasa sampai Bolmong Pem Belanda memonopoli dan monopsoni perdaganan komoditi kopi, shg memperoleh keuntungan amat besar yg bisa mengatasi masalah perekonomiannya.
Setelah kopi komoditi dr Minahasa adalah kopra, kmd Cengkih (cloves) dan di beberapa tempat terutama di Siauw palla (nutmeg).

Jadi kesimpulan anda bahwa : "Kedatangan Belanda ke Minahasa yg menyebabkan perang Tondano BUKAN dalam rangka ingin menguasai perdagangan BERAS, karena beras tidak laku di Eropa", ada benarnya. Tetapi beras sangat diperlukan untuk kepentingan Armada Dagang pedagang Eropa Barat sehinga praktis jadi komoditi eksport jaman Malesung. Informasi lebih lengkap ada diulas dalam Buku : PERANG TONDANO, Dampak dan Maknanya utk Pembangunan Bangsa dan Negara.



Rentang Waktu Perang Tondano

Bahwa kedatangan Belanda di Minahasa., pada mulanya disambut gembira oleh penduduk, karena mengharapkan bantuan dalam menghadapi peperangan dengan Spanyol dan ancaman gangguan keamanan perompak-perompak dari Mindano Filipina. Dikisahkan bahwa  dalam negosiasi perjanjian keamanan  tanpa adanya sesuatu ikatan apa pun. Akan tetapi, alasan yang sesungguhnya kedatangan Belanda di Minahasa adalah untuk kepentingan kekuasaan dalam memperoleh monopoli perdagangan dan usaha untuk menjalankan pemerintahan/penjajahan.

Sebagai indikasi alasan monopoli dan kekuasaan pemerintahan yang dimaksud di atas, bahwa pada tahun 1657 Belanda mendirikan benteng di pelabuhan Wenang/Manado yang diberi nama Nederlandsche Vasticheijt  atau dikenal dengan nama Fort-Amsterdam (lihat Molsbergen 1929) dalam  Umboh (1985). Benteng ini dijadikan pusat pemerintahan, pertahanan, dan perdagangan Belanda di Minahasa. Dikatakan bahwa sejak adanya benteng tersebut, Belanda mulai menguasai perdagangan di Minahasa, dan mengharuskan penjualan beras kepada pedagang-pedagang Belanda. Seperti apa yang telah disinggung di atas, cara pemaksaan ini sama sekali tidak disenangi oleh Walak Tondano, sehingga menimbulkan kebencian mereka terhadap Belanda.

Implikasinya,  sejak saat itu lahirlah kebencian orang Minahasa, khususnya orang Tondano terhadap Belanda. Kebencian ini tidak hanya sampai pada tingkat sikap, akan tetapi dimanifestasikan dalam bentuk perlawanan senjata alias perang yang dimulai sejak tahun 1661 sampai tahun 1809. Dikemukakan bahwa perang berlangsung selama empat kali. Untuk itu, dapat dilihat pada  deskripsi historisnya yang diungkap oleh Umboh (Skripsi 1985), di bawah ini :

Perang Tondano Pertama (1661-1664)

Singkatnya, Perang Tondano pertama ini, terjadi pada tanggal 1 Juni 1661. Perang ini merupakan kisah heroik yang dilakukan oleh rakyat yang bermukim di sekitar danau Tondano, tepatnya di sebelah selatan Kota Tondano sekarang ini yang dahulu disebut Minawanua, melawan pasukan kolonial Belanda. Boleh dikatakan perang pertama ini merupakan perang yang luar biasa. Sebab dilihat dari segi militer oleh pihak Belanda ternyata lawan mereka yang tergolong sebagai rakyat biasa/primitif yang berumah di atas air dapat menyiapkan infrastruktur perang yang demikian lengkapnya.

Kurang lebih seribu empat ratus laskar (termasuk kaum perempuannya)  terlibat dalam pertempuran. Ratusan perahu disiapkan untuk melayani medan perang yang berkecamuk di atas air dan rawa. Perahu-perahu tempur ini telah dibuat sedemikian rupa, sehingga dengan ditumpangi empat sampai lima orang dengan peralatan perangnya, dapat bergerak di atas air maupun di atas rumput-rumput rawa dengan cepat dan gesit. Lamanya pertempuran berlangsung selama beberapa bulan dan telah menimbulkan korban jiwa di kedua belah pihak. Beberapa pahlawan yang terlibat langsung dalam perang Tondano pertama ini, selain berasal dari Tondano, seperti Kawengian, Wengkang, Gerungan, Nelwan, Tawaluyan dan Rumambi), juga turut serta pahlawan-pahlaman dari Remboken, seperti Kentei, Tellew, Tarumetor, dan Wangko dari kakas.

Pada suatu ketika,  ekspedisi Simon Cos dengan bantuan sementara pemimpin rakyat Maesa yang telah menyeleweng, telah dapat mendesak untuk menghentikan peperangan ini.

Perang Tondano Kedua (1681-1682)

Singkatnya latar belakang terjadinya  perang kedua ini, ada hubungannya dengan perlakuan semena-mena Belanda demi kepentingannya sendiri atas makna Perjanjian 10 Januari 1679 yang disebut oleh N. Graafland (1898) dalam Umboh (1985) sebagai “Kunci Kontrak Besar” persekutuan - persahabatan antara Minahasa dan Belanda, yang ditandatangani oleh Robertus Padttbrugge dari pihak Belanda, dan dari pihak Minahasa ditandatangani oleh Maondi (Mandey), Capitaine Pacat (Paat), Soepit (Supit), dan Pedro Rantij (Ranti).
Disebut Perang Tondano, oleh karena Walak Tondano dalam menghadapi kehadiran kaum kolonial Belanda, cenderung menunjukkan sikap antipati maupun ketidakpatuhan atas eksistensi kompani Belanda, maka konsekuensinya kawasan pemukiman Walak Tondano tepatnya di Minawanua dijadikan sasaran penyerbuan pasukan Belanda dan antek-anteknya. Bagi kompani Belanda kawasan Minawanua yang disebut oleh Boven Tondano (tempat tinggal orang Tondano), merupakan kawasan yang dijadikan tempat berkumpul para ekstrimis (Pangalila).

Perang Tondano Ketiga (1707-1711)

Seperti halnya yang terjadi pada perang pertama di atas, yakni perlakuan semena-mena penjajah Belanda terhadap seluruh Walak di  Minahasa pada umumnya, dan khususnya  Walak Tondano yang tidak tahan atas penderitaan yang berat akibat kekejaman bangsa Belanda tersebut.  Terutama mengenai Verdrag 10 September 1699, dianggap merupakan politik tipu daya terhadap walak-walak Minahasa. Sebab isi perjanjian tersebut bukan untuk meringankan beban penduduk, akan tetapi bertujuan untuk mengikat para kepala walak agar tunduk kepada kekuasaan Belanda (lihat Wuntu 1963; Umboh 1985). Hal-hal inilah yang  mendorong orang-orang Tondano bersatu untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda, dengan  semboyan: “Lebih baik menghadapi perompak-perompak Mingindanou daripada dikunjungi kompeni Belanda dan antek-anteknya yang harus dengan terpaksa menyerahkan hasil-hasil pertanian (padi) kepada mereka”. Berbeda dengan perang pertama dan kedua yang terjadi secara frontal, sedangkan pada perang ketiga ini berlangsung dengan menggunakan taktik gerilya.

Perang Tondano Keempat (1807-1809)

Singkatnya, perang terakhir ini terjadi, berawal dari  aksi melarang utusan Hindia Belanda masuk ke wilayah Tondano, karena dianggap oleh para tona’as atau pemimpin-pemimpin sekitar danau Tondano bahwa Residen G.F. Durr telah mengubar ‘janji kosong’ terhadap rakyat Minahasa pada umumnya, dan khususnya orang Tondano (perjanjian 10 Januari 1679).

Musyawarah Minawanua. Menanggapi hasil musyawarah di Airmadidi, berhimpunlah para pemimpin Minahasa (kepala-kepala walak) yang dilaksanakan di Minawanua, dalam suatu forum musyawarah yang disebut ‘Musyawarah Minawanua’. Jalannya musyawarah, sempat terjadi perbedaan pendapat dan pendirian dalam Walak Tondano (Toulimambot-Toliang), sehingga suasana pembukaan musyawarah terjadi ketegangan. Seperti diketahui bahwa Kepala Walak Korengkeng dan beberapa Ukung Toulimambot dan Touliang, telah menyatakan bahwa mereka tidak mau hadir dalam musyawarah.

Apa alasan sehingga Ukung Korengkeng  tidak mau hadir?  Sangat disayangkan tidak dijelaskan oleh Supit (1991). Karena itu, pada tingkat wacana, ada dua asumsi yang dapat saya diajukan di bawah ini, yaitu :

Asumsi pertama, adanya kesalingcurigaan satu dengan yang lain, di mana gejalanya sudah muncul pada waktu musyawarah di Airmadidi.  Lonto dicurigai oleh Korengkeng pro-Belanda karena pada waktu musyawarah di Airmadidi seakan-akan Lonto menyetujui kemauan residen Predigger untuk mengganti Verbond 10 Januari 1679;

Asumsi kedua,  ketidakmunculan Korengkeng dalam pembukaan musyawarah, sengaja dilakukan  (strategi),  untuk mengelabui utusan dari pihak Belanda (Ukung Maramis) yang ditugaskan oleh residen Predigger  untuk mengamati peranan kepala walak Toulimambot  Korengkeng dan kepala walak Touliang Sarapung dalam melaksanakan musyawarah, sekaligus mengamati solidaritas para walak dalam menyikapi hasil musyawarah Airmadidi.

Sementara itu, Ukung Sarapung, tanpa suatu pernyataan tidak pula kelihatan pada hari pembukaan, sehingga dikira Ukung senior Sarapung bermaksud memboikot jalannya musyawarah. Ternyata setelah diketahui Ukung Sarapung berhalangan hadir karena di samping usianya sudah lanjut, juga mengalami gangguan kesehatan.  Akhirnya musyawarah dapat dikendalikan oleh Ukung Tewu selain sebagai  Teterusan (Panglima Perang), yang menguasai lahan pertanian yang sangat luas (Tana ’I Tewu), Matulandi (saudara dari Ukung Sarapung), dan Lumingkewas (ketiganya dari Minawanua-Tondano), serta Lonto (kepala walak Tomohon) dan Mamait (kepala walak Remboken).

Para pemimpin Minahasa yang hadir dalam musyawarah,  antara lain dari Tondano-Toliang, yakni Tewu (Pemilik Benteng Moraya), Sarapung, Walintukan, Korengkeng, Rumapar, Wuisan, Lumingkewas, Sepang; dari Kakas terdiri dari L. Supit, dan  Kalalo; dari Remboken, terdiri dari Mamait dan Tendean, sedangkan dari Tonsea diwakili oleh Pangemanan, Lengkong dan Ombu yang memihak Tondano; sedangkan mewakili Tombulu adalah Lonto. Dan juga mendapat dukungan dari beberapa kepala walak  Minahasa lainnya, seperti Pantouw dari Saroinsong, Koyongian dari Pasan, Walewangko dari Sonder, Tuyu dari Kawangkoan, Sondakh dari Tompaso, Iroth dari Langowan, Runtuwene dari Tombasian, Tumbelaka dari Rumoong, Watak dari Ratahan, Rugian dari Tonsawang, dan Mokolensang dari Ponosakan.

Dengan berlandaskan semangat Mapalus (tolong-menolong), Maesa (bersatu), dan Matuari (turunan Toar-Lumimu’ut), akhir musyawarah menghasilkan keputusan, “menyatakan tekad bahwa apibila pihak kompeni Belanda tidak menghentikan pelanggaran terhadap Verbond 10 Januari 1679, dan pemaksaan-pemaksaan yang bertentangan dengan adat, maka seluruh Walak Minahasa yang hadir dalam musyawarah akan memutuskan hubungan dan melawan kompeni Belanda yang berbentuk perlawanan, sebagai berikut :

1.      Penghentian pemasokan dan perdagangan beras;
2.      Tidak membayar hutang sandang;
3.      Tidak mengizinkan seorang pemuda pun untuk menjadi serdadu kompeni;
4.      Tuntutan pemulangan serdadu-serdadu dari luar Minahasa;
5.      Bila Residen Prediger mau mengadakan penekanan, maka Minahasa terpaksa memutuskan ikatan persahabatan dengan Belanda, dan mengadakan perlawanan terbuka terhadap tiap bentuk pemaksaan.

Musyawarah Pinawetengan. Hasil musyawarah Minawanua, antara lain diputuskan untuk melanjutkan musyawarah di Pinawetengan. Bagi walak Tondano, usulan ini sangat strategis dalam upaya untuk memperkuat ikatan se-maesa, di mana ditenggarai masih ada sejumlah walak yang belum dilibatkan dalam musyawarah Minawanua. Kecuali itu, disinyalir  beberapa walak lainnya masih diragukan komitmennya untuk melakukan perlawanan terhadap kompeni. Dengan kata lain, masih ada walak yang masih bersikap kooperatif dengan Belanda.

Selang beberapa hari kemudian berangkatlah utusan-utusan walak Tondano ke Pinawetengan, bertemu dengan walak-walak lainnya, antara lain Kakas, Remboken, Langowan, Tompaso, Sonder, Langowan, Pasan, Ratahan, Ponosakan, Tounsawang, Tomohon, Kakaskasen, Tombariri, Rumoong, Tombasian, dan Amurang. Sementara itu, wakil dari Tonsea sulit untuk bergabung karena begitu kerasnya tekanan dari pihak Belanda, apalagi sejumlah pimpinan di sana sudah diperalat sebagai kaki tangan Belanda. Kecuali walak-walak Likupang, Kema, dan Talawaan dengan cara sembunyi-sembunyi mengutus waranei-waraneinya untuk mengikuti musyawarah di Pinawetengan tersebut.

Jalannya musyawarah tidak berlangsung lama, karena isu-isu yang dibahas sudah dirumuskan terlebih dahulu. Terutama mengenai pembagian tugas dalam upaya untuk menyediakan bahan-bahan untuk memperkuat benteng dan persiapan perang. Seperti menyediakan balok-balok kayu, bambu, logistik (bahan makanan dan obat-obatan), persenjataan, amunisi, dan meriam. Selain itu, menentukan strategi organisasi perang, siapa yang diandalkan berperan di medan tempur, siapa yang dipercaya bisa melakukan penyusupan (mata-mata).

Dalam pembicaraan, juga cara bagaimana menggunakan sandi agar orang-orang Minahasa yang bergabung dengan pasukan Belanda bisa menghindar dari terjangan peluru pasukan Minahasa. Sandi yang dimaksud adalah, ’Rumungku se Maesa’.

Di samping itu, para pemimpin musyawarah memanfaatkan waktu untuk mendengar keluhan dari walak-walak lainnya yang wilayahnya dekat dengan pos-pos keamanan Belanda, sering mendapat tekanan bahkan ancaman teror. Keluhan-keluhan ini akhirnya dimasukkan menjadi bagian dari rumusan kesepakatan hasil musyawarah, adalah sebagai berikut :
1.      Bahwa walak-walak yang ada di sekitar benteng, terutama walak Tondano betapapun akibatnya akan tetap meneruskan perlawanan/peperangan;
2.      Kepada walak-walak lain, oleh karena sesuatu dan lain hal tidak sanggup lagi meneruskan perlawanan/peperangan, dihimbau untuk tetap mengirm bantuan-bantuan mesiu, terutama bahan makanan;
3.      Khususnya kepada walak lainnya yang memang sama sekali tidak bisa melanjutkan peperangan dan mengirim bantuan, ditekankan agar jangan sampai menjadi kaki tangan Belanda (berhianat).

Hasil rumusan musyawarah ini diputuskan secara bulat untuk dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Bagi yang tidak melaksanakan akan mendapat sangsi secara adat (lihat Taulu 1961; Wuntu 1963).


Suasana Perang



Oleh karena pihak Belanda tidak bergeming menerima keputusan hasil musyawarah tersebut, maka konsekuensinya terjadilah pertempuran atau perang modern pertama di Indonesia di mana pihak Hindia Belanda mendapat perlawanan sengit dari waranei-waranei dan wulan-wulan Minahasa yang mahir menggunakan senjata meriam buatan Spanyol, meriam bambu (lantaka), senapan api, dan senjata tajam lainnya. Berdasarkan catatan sejarah,  pihak pasukan Belanda sempat melakukan tiga kali serangan (lihat Mangindaan 1871; Mambu 1986) dalam Wenas (2007), singkatnya adalah sebagai berikut :

Serangan pertama pasukan Belanda dilakukan pada tanggal 1 September 1808, terjadi tembak menembak barisan senapan dari kedua pihak.

Serangan kedua, terjadi pada tanggal 6 Oktober, pihak Belanda berhasil merebut negeri Tataaran (5 Km dari Benteng Moraya). Pada serangan kedua ini, pihak Belanda mengajak berunding, dan akhirnya taktik berunding ini bermaksud untuk menangkap Tewu, Lonto, Lumingkewas dan Mamahit.

Serangan ketiga,  berlangsung pada tanggal 23 Oktober 1808, pasukan Belanda mendapat perlawanan sengit dari pasukan Minahasa terutama dalam menghadapi serangan dari arah danau (Benteng Paapal) ditangani oleh pasukan katak yang dikenal sebagai ‘hantu-hantu danau’. Demikian juga dalam menghadapi  serangan  dari arah Koya (Benteng Moraya), tidak jarang pasukan atau waranei-waranei Minawanua menyerang balik sampai ke pertahanan pasukan Belanda di Koya, bahkan sempat melukai dan membunuh beberapa perwira Belanda, termasuk melukai kepala residen Predigger di Tataaran yang ditembak oleh pasukan berani mati Rumapar.

Mengahadapi perlawanan dari waranei-waranei (milisi) Minawanua yang demikian sengit itu, akhirnya pada bulan Januari 1809, serangan ketiga dilanjutkan oleh pasukan  Belanda dari arah barat dan utara Benteng Moraya. Terjadilah pertempuran sengit, pasukan arteleri Minahasa (meriam 9 pond buatan Spanyol) berhasil memporakporandakan pasukan Belanda di kampung Koya.  Karena serangan ini masih gagal, maka pada tanggal 9 April 1809 pasukan Belanda menyerang dari arah danau dengan menggunakan perahu kora-kora yang didatangkan dari Tanawangko. Serangan dari arah danau disambut oleh pasukan katak Minahasa yang menyerang dari bawah air. Maka terjadilah serangan kombinasi (darat dan air) dari pasukan Belanda.

Oleh karena serangan demi serangan yang dilakukan oleh pasukan Belanda selalu mengalami kegagalan, maka pada bulan Juni 1809 melalui komando Kapten Winter (veteran Perang Napoleon), pasukan kompeni Belanda dan antek-anteknya diperintahkan untuk mengatur strategi penyerangan dengan cara mengepung seluruh kawasan benteng pertahahan pasukan Minahasa, dan memutuskan semua jalur bantuan logistik dan senjata/amunisi yang dibutuhkan oleh waranei-waranei Walak Tondano dan Walak-Walak dari luar Tondano.

Hal ini sudah tentu mempengaruhi moral sejumlah Walak dari luar Tondano yang kemudian mereka satu demi satu meninggalkan arena pertempuran  kembali ke tempat asalnya masing-masing. Sebagian yang bertahan siap mati dengan waranei-waranei Minawanua-Tondano. Dikemukakan oleh para waranei Minawanua yang tetap bertahan menghadapi gempuran pasukan kompeni Belanda dan antek-anteknya itu, “kami akan menyerah apabila air sungai dan danau habis”, artinya kami akan bertempur sampai titik darah penghabisan.

Pasukan kompeni Belanda yang sudah mengetahui kelemahan pasukan Minahasa (kelaparan, kehabisan amunisi, dan berkurangnya personil pasukan), dengan tanpa balas kasihan, dan tanpa pandang bulu membantai seluruh penghuni pemukiman Minawanua, termasuk hewan piaraan, kemudian melululatahkan benteng-benteng pertahanan dan membunuh semua waranei yang berusaha mempertahankan benteng dari musuh. Dikisahkan, bahwa hampir seluruh permukaan air danau dan sungai teberen Tondano berwarna merah (genangan darah dari pasukan-pasukan Minahasa yang menjadi korban perang).

Sejak saat itu, benteng yang menghadap kampung Koya di sebut ’Benteng Moraya’,  yang berarti di mana-mana (sungai dan danau) terdapat genangan darah dan menimbulkan bau amis, seperti permadani berwarna merah. Sedangkan benteng yang menghadap sebelah barat danau disebut ’Benteng Papal’, yang berarti ’tiang-tiang’ yang tertanam kokoh dipasang secara miring menghadap danau (lihat Sendoh 1985).
Kapten Winter yang memimpin penyerbuan terakhir ke Benteng Moraya, sempat membuka topi perwiranya (tanda rasa hormatnya) di hadapan mayat-mayat pahlawan orang Tondano yang bertahan di benteng Moraya, sambil berkata, “mereka yang korban ini  adalah  patriot-patriot  sejati”  (lihat  laporan  Vergadering  Raad  van Politie di Ternate tanggal 30 Desember 1808) dalam Mambu (1986).
Diakui atau tidak, bahwa keberanian Orang Minahasa melawan kompani Belanda yang dilakukan melalui perang, seperti apa yang sudah disinggung di atas, merupakan perang modern pertama di Indonesia, di mana pihak kompani Belanda mendapat perlawanan sengit penduduk pribumi Minahasa dengan menggunakan senjata api (meriam dan senapan) serta senjata tradisional (tombak, parang dan ranjau alam, yakni tumbuhan rawa yang berduri).
 
“YANG PALING PENTING DARI SEMUA KEUNGGULAN ADALAH KEBERANIAN, KECERDASAN, DAN KESEHATAN” (HERMAN MAURICE SAXE (SAXON, GERMAN) MARSHALL OF THE KINGDOM OF FRANCE).